LAWAN!.

LAWAN!.

Ahmad Risani*

Situasi sosial-politik yang tidak menentu saat ini, memberikan sinyal kuat bahwa evaluasi besar-besaran mesti dilakukan. Evaluasi ini bukan hanya soal memperbaiki, tapi ia memperbaharui. Dan tugas semacam ini adalah urusan para pengusung idealisme, ia adalah rakyat kaum intelektual pembaharu. Bersama Rakyat semesta, sudah saatnya mahasiswa kembali seperti dulu, bicara yang lantang dijalanan.

Kita menyadari bahwa gerakan mahasiswa hari ini bukanlah mereka yang sama seperti ‘98, tapi mereka adalah penerima kearifan sejarah pendahulu. Kita juga bukan berhadapan dengan lawan yang sama, tetapi kita punya cara yang (mungkin) bisa sama untuk menyudahi kekacauan-kekacauan ini. Sekali lagi, hanya mahasiswa bersama rakyatlah yang siap untuk menyudahi masalah-masalah ini.

Seruan-seruan semacam ini, bukanlah hal baru, apalagi mengada-ada. Seruan-seruan ini sabanhari terdengar dilingkungan masyarakat kita. Baik itu lewat obrol warungkopi atau sekedar curhat di FB dan twitter. Secara umum, masyarakat kita sudah mulai muak dengan kegaduhan-kegaduhan politik dan ekonomi yang sedang melanda. Kekecewaan bertebaran dimana-mana. Dan.. yang paling terpenting, masyarakat sudah mulai objektif menilai kinerja pemerintahan hari ini, tidak lagi terkunci pada “cinta buta” yang mematikan nalar kritis. Kondisi seperti ini bisa dijadikan momentum yang tepat untuk “menyudahi” Jokowi.

Konsolidasi gerakan adalah agenda pertama untuk mengulang kembali misi itu. Selanjutnya menjadi konsolidasi rakyat semesta. Agenda menyudahi Jokowi ini adalah wacana sekaligus agenda penyelamatan negara. Ia disebut sebagai wacana, karena sudah hampir dipastikan semua rakyat memikirkan hal yang sama untuk “menyudahi” Jokowi. Ini bukan simpulan reaksioner, tapi ini adalah simpulan kritis atas fenomena yang terjadi di lapangan, bahwa rakyat menginginkan suatu “bentuk” sikap politik yang sudah sangat amat dirindukan, sudah sangat amat dinantikan, sudah sangat amat diharapkan, bentuk itu adalah sebuah: Perlawanan!.

Sekilas tantang kekacauan

“Enam bulan perjalanan pemerintahan Jokowi-Jk, sedikit banyak menjadi alasan tunggal bahwa butuh waktu untuk mengurusi negeri ini. Namun apalah mau dikata, alih-alih kemajuan, justru saat ini kita sedang mengalami kemunduran sistemik. Masih terngiang ditelinga kita betapa lemahnya pemerintah menyikapi naik-turunnya harga minyak bumi dunia. Tampak sekali tidak ada perencanaan ekonomi jangka panjang. Ketidakbecusan pemerintah dalam mengukur perencanaan ekonomi jangka panjang ini berpengaruh banyak terhadap harga-harga bahan pokok dan sektor mikro lainnya. Menyerahkan harga pada pasar dan pencabutan subsidi BBM menjadi bukti bahwa pemerintah sudah tak kuasa lagi mengurus rakyat. Ketidakberdayaan ini kembali ditandai naiknya beragam sektor fundamental, semisal harga tarif dasar listrik, gas LPG, dan sektor tansportasi, yang selanjutnya memberi efek domino bagi daya ekonomi masyarakat kita. Intinya, kebijakan ekonomi kapitalis-liberalis ini semakin megokohkan kuasa asing dalam mencengkram sumberdaya di bumi Indonesia ini. Kita kembali terjajah.”

“Melemahnya rupiah, lagi-lagi menjadi palu godam yang paling mematikan dan memberikan alasan kuat bahwa baik secara makro dan mikro, pemerintah tidak memiliki masterplan jangka panjang, sekaligus membuktikan secara tegas bahwa aktivitas ekonomi global kita sama sekali tidak kompetitif dalam persaingan dunia.”

“Disisi lain, secara birokratis, baru-baru ini kita banyak dihadapkan pada masalah-masalah lain yang semestinya tidak perlu terjadi untuk ukuran pemerintahan negara. Birokrasi yang saling lempar tanggungjawab dan saling menyalahkan. Belum lagi kita tidak menemukan role model and grand design yang mapan dari beberapa kementerian dalam merumuskan kebijakan kerakyatan. Mereka masih sibuk untuk ikut-ikutan pencitraan dan.. sekali lagi saling tunjuk siapa yang salah.”

“Penegakkan hukum masih seperti yang dulu, bentrokan KPK dan Polri sedikit mengindikasi bahwa pemerintah tak kuasa menegakkan hukum dan disiplin birokrasi. Seolah tak berdaya mengambil sikap tegas. Hukum dan birokrasi seolah menjadi panggung komedi menggelikan yang dibuat-buat. Bahkan hingga hari inipun banyak diantara kita belum mengerti motif dari kekisruhan hukum-birokrasi ini."

“Di sektor lainnya, baru-baru ini, beberapa situs islam diblokir. Motif dari tindakan ini bukan hanya soal demokrasi, tetapi lebih ke masalah prinsip: mengurangi pengaruh islam dalam membentuk opini publik.”

Jika dedahkan satu persatu problema pemerintahan Jokowi-Jk saat ini, maka tak cukup selembar dua lembar esai untuk mengemukakannya, untuk selanjutnya kita akan lebih banyak bicara tentang sikap gerakan kedepannya.

Konsolidasi Gerakan

Mengingat kembali reformasi ’98 hanya akan memberikan beban sejarah yang memberatkan bagi aktivis gerakan hari ini. Seolah kita “digoda” untuk kembali mengulang sejarah. Obsesi ini bisa menjadi sebuah sinyal positif bahwa gerakan mahasiswa akan kembali hidup. Namun disisi lain akan menjadi sinyal negatif jika tidak disertai kemampuan analisis isu dan seni menghimpun aliansi. Saat ini gerakan kita masih berkutat pada gerakan spontanitas, bergerak refleks menanggapi isu. Bahkan acap terjebak pada agenda-agenda protes yang dangkal kajian dan minim dukungan.

Gerakan mahasiswa mesti objektif menilai dirinya. Bukan justru menyalahkan masyarakat yang berada di luar gerakan, lalu kemudian menyebut mereka apatis. Jika kita menghendaki reformasi kembali, maka kita mesti menyadari bahwa reformasi tidak direncanakan dalam tempo yang singkat dan sempit. Agenda reformasi adalah agenda yang terencana secara sistematis dan bukan hasil respon spontan. Oleh kerana itu dibutuhkan persiapan yang matang dan aliansi yang masif dalam memenangkan opini publik.

Konsolidasi internal adalah langkah pertama untuk mengulang kembali sejarah. menghimpun kekuatan antar organisasi gerakan adalah kunci, sehingga untuk membuka kunci tersebut perlu adanya rekonsiliasi (keterbukaan) antar elemen gerakan. Selagi tidak ada kepentingan pragmatis didalamnya, maka aliansi gerakan akan masif.

Keberlanjutan dari “konsolidasi internal gerakan” ialah konsolidasi rakyat. Aliansi kerakyatan. Gerakan ini didukung oleh ragam masyarakat yang berasal dari setiap elemen. Dengan tujuan yang sama: reformasi!.

Dalam menghimpun kekuatan massa aliansi rakyat ini, dibutuhkan dukungan media yang berpihak pada gerakan, saat ini sangat minim dukungan yang diberikan kepada aktivitas gerakan. Aksi-aksi yang mahasiswa gelar kerap terlewatkan di layar kaca dan media mainstream lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak sepenuhnya para pemilik modal, oposisi, akademisi, dan para pemangku kepentingan menginginkan format reformasi seperti yang mahasiswa cita-citakan. Untuk itu, gerakan mesti menyadari bahwa kita saat ini sedang bertarung sendiri. Di satu sisi kita belum berhasil menghimpun rakyat - Bisa jadi ini karena arus media yang kerap merasionalisasi (pembenaran) kesalahan-kesalahan pemerintah. Di posisi lain,  “elit yang berseberangan” dengan pemerintah masih “menikmati permainan” yang sedang berlangsung.

Media dan Hagemoni

Keberpihakan terhadap isu atau opini publik tersebut tidak lepas dari sejauhmana person-person tersebut menerima informasi, kedalamannya, serta tingkat kedewasaan psikologisnya. Dengan demikian, perlu adanya kesigapan kolektif oleh organisasi gerakan maupun individu dalam menakar dan menimbang informasi dan sajian data yang terpapar dihadapannya.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa media-media kita saat ini - sejak bergulirnya demokratisasi pasca reformasi – semakin “liar” dalam membangun opini publik. Kondisi ini adalah realitas yang mesti dihadapi secara cerdas, bukan sesuatu yang mesti dipandang dengan sisnisme yang mengedepankan ego. Karena setiap media juga memiliki standar keidealan wacananya senidri. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai pembangun arus utama (mainstream). Mainstream yang kerap menjadi trendsetter cara berfikir masyarakat. Media lainnya yang berseberangan pendapat tidak akan membiarkan wacana yang beredar begitu saja menjadi konsumsi publik. Jika ada stereotype pasti akan berhadapan dengan countertype.

Berhadapan dengan artikel berita, opini, dan statemen-statemen dari para pakar - kerap menyajikan rasionalisasi-rasionalisasi yang berasaskan pada ideologi media pengusung. Seringkali kita dihadapkan pada sebuah isu, misalnya tentang islam, ada media yang anti-islam kemudian dengan wacana-wacananya ia membangun stigma negatif tentang islam, kemudian bagi media yang islamis, stigma tersebut mesti dilawan dengan menghadirkan wacana-wacana yang lurus dan berimbang. Tak hanya itu, media sebagai senjata ideologi akan berusaha membangun masyarakat yang terideologisasi secara tandzimi (senyap). Pada akhirnya terbentuklah masyarakat yang hagemonik, yang dipengaruhi oleh arus opini/wacana yang beredar.

Tujuan akhir

Kemenangan gerakan terletak pada seberapa besar dukungan publik. Membangun keberpihakan publik memerlukan jangka waktu yang lama dan membutuhkan media konvektor (penghantar). Budaya literasi dan diskusi seharusnya kembali mengisi hari-hari aktivis, sembari terus “berkoar” memberi perincian logis tentang situasi sosial-politik saat ini.

Jika tujuan akhir kita adalah reformasi, maka tak ada jalan lain selain bergerak. Namun jika tujuan akhirnya adalah perbaikan, maka tugas kita terus dan tetaplah setia untuk mengingatkan pemerintah - dengan apa yang kita tulis, yang kita bagikan, yang kita orasikan, dan sebagainya. Tapi, adakah sebuah penawaran untuk sebuah kehancuran?.

Saat ini rakyat kembali menunggu keberadaan mahasiswa, menanti suara-suara lirih yang risih itu kembali terdengar. Momentum ini akan kembali menunjukkan bahwa kekuatan mahasiswa akan tetap berada pada khittah pergerakannya. Agenda menyudahi Jokowi ini adalah agenda yang teramat penting dalam abad ini. Sudah saatnya kita kembali memenuhi panggilan sejarah, lalu membuat romansa baru untuk dikenang sebagai titik balik perubahan dan kebangkitan bangsa.  

Pada akhirnya, ketika suara kritik sudah tidak didengar, aspirasi terabaikan, dan kekacauan semakin menjadi-jadi. Maka hanya ada satu kata: LAWAN!.[]

*****

*Esai Pemantik Diskusi Progressif KAMMI IAIN RIL 

*Penulis saat ini adalah Kadep Kebijakan Publik KAMMI BandarLampung. Berbagai tulisannya bisa disimak di kompasiana.com/ahmadrisani | kamwillampung.blogspot.com | dakwatuna.com  | FB: AhmadRisani, Twitter: @RisaniAhmad | BBm: 75A48A6F | WA: 085789777003